Gelar Pertemuan dengan Perbankan, Pemprov Bahas Nasib UMKM di Maluku Utara

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas (Ratas) Presiden RI Joko Widodo dengan Gubernur seluruh Indonesia, terkait dengan relaksasi kredit UMKM ditengah mewabahnya Covid-19, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan rapat dengan pihak perbankan dan non perbankan.

Rapat yang digelar di Kantor Perwakilan Pemprov Malut di Ternate, Selasa (31/3/2020) dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, didampingi Kadis Koperasi dan UKM Wa Jahria dan Inspektur Ahmad Purbaja.

Sekdaprov pada kesempatan itu menyampaikan pemberian stimulus ini juga tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Ditengah ancaman Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya ini semua kebijakan atau keputusan perlu dipertimbangkan secara matang antara penyalamatan nyawa manusia dan ekonomi.

“Ini antara nyawa dan ekonomi. Namun yang terbaik adalah kita tidak kehilangan nyawa dan ekonomi tidak terlalu terpuruk. Ini yang menjadi pertimbangan lockdown atau tidak,” katanya.

Menurutnya, tidak semua debitur/UMKM harus mendapat penangguhan. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha berpenghasilan harian.

“Misalnya tukang ojek, atau pelaku usaha kecil lainnya yang pendapatan mereka bergantung pada usaha harian mereka. Mereka ini yang terkena dampak langsung ancaman Covid-19. Mereka ini yang diminta oleh Presiden untuk ditunda cicilannya atau anggsuranya selama satu tahun,” ucapnya.

Sementara Kasie Kredit Bank Maluku-Malut, J. Thenu menyampaikan, pihaknya masih melakukan pemetaan debitur yang terdampak Covid-19 untuk memilah debitur yang akan ditangguhkan cicilannya atau direstru.

“Instruksinya baru saja. Jadi nanti kita mapping dulu. Kita pilah satu-satu yang perlu kita restru,” ujarnya.

Menurutnya, data sementara jumlah debitur yang dimaping kurang lebih 40-an. Namun belum pasti semuanya ditangguhkan cicilannya. Sebab, yang akan dilihat yakni terkait kesanggupan mereka.

“Nanti kita wawancara sama debiturnya juga apakah dia masih sanggup atau tidak. Kalau sanggup berarti ya dia bisa kan. Jadi tidak semua debitur ditangguhkan cicilannya,” ungkapnya

Terkait pemberian keringanan kepada debitur, Kadis Wa Jahria menuturkan pihaknya sementara melakukan pendataan UMKM yang terdampak Covid-19, dan mengadakan pertemuan dengan pihak perbankan dan non perbankan.

Setelah itu, hasil pemetaan akan disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai laporan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional khusus penanganan UMKM yang terdampak Corona Virus Desease.

“Untuk pemerintah provinsi setelah mendapatkan pemetaan nanti  kita akan merumuskan kebijakan yang riil terkait dengan penanganan UMKM yang terdampak,” ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan OJK, debitur yang diberikan keringanan memiliki dua kriteria, yaitu; Pertama, debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp 10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR).

Kedua, keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

Ketiga, mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing.

Keempat, jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.

Hadir pada rapat pembahasan nasib UMKM tersebut, Perwakilan Bank Indonesia, sejumlah pimpinan cabang Bank di Maluku Utara, serta pihak pengusaha non perbankan. (*)