Digitalisasi Sebagai Pendorong Koperasi Naik Kelas

“Coba bayangan kamu soal koperasi itu apa, sih?” menyeruak tanya kepada penulis tak lama setelah berjumpa Dr. Dudi Sudrajat Abdurrachim, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di ruangan kerjanya, Gedung Sate, Kota Bandung, Oktober lalu.

Sontak, penulis terhuyung kaget. Sebab, memori soal koperasi di benak memang lama pudar manakala kegiatan ekonomi ritel sekitar kita saat ini sudah dipenuhi terma popular semacam minimarket, layanan antar barang, COD, hingga marketplace.

“Nah, kamu bingung jawabnya. Anak saya saja kalo ditanya sama, jawabannya standar, ‘Koperasi itu yang jualan seragam dan makanan di kantin sekolah’,” sambung Pak Dudi, panggilannya, yang sudah saya kenal sejak tahun 2011 itu.

Niat sebermula silaturahim setelah tahunan tak jumpa, akhirnya mengerucut obrolan seru soal kiprah koperasi zaman now. Penulis melihat antusiasme obrolan koperasi mencuat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil (KUK) Pemprov Jabar periode 2016-awal 2019 ini.

Pasalnya, citra eksiting koperasi yang relatif jelek bin kuno, pudar sudah dari obrolan di siang hari itu. Ini semua bermula dari pencapaian keren bin modern pada Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan yang kantornya berlokasi tak jauh dari Kantor Kecamatan dan Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini.

“Awal ceritanya dari 2015, beberapa bulan sebelum saya jadi Kepala Dinas KUK. Koperasi ini sudah lama ada sejak 1969 dengan 4.500 anggota peternak susu sapi. Mereka hampir bangkrut karena ada kecurangan di lini produksi dan distribusi,” sambungnya.

Kecurangan sesuai salah satu sifat alamiah manusia yang ingin untung selalu bermodal minim. Contohnya setor susu sapi segar 5 liter tapi ditulis dalam form manual 10 liter. Ketika terakumulasi, tingkat kebocoran harian bisa sampai 200 liter!

Maka, wajar laju koperasi sempat limbung. Sekalipun KPBS ini meneruskan budaya peternakan warisan badan usaha Belanda sejak ratusan tahun lalu. Juga, memiliki modal sosial kuat dengan kehadiran peternak sapi yang tersebar luas di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, dan Pacet. Jumlah populasi sapi yang dimilikinya pun sedikitnya 13.000 ekor dengan rerata produksi sempat mencapai 2,5 juta kg produksi susu per bulan. Namun, kekuatan-kekuatan ini perlahan keropos dengan laku curang.

Berbekal pengalaman sebelumnya sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Pemprov Jabar, Dudi berkolaborasi dengan KPBS Pangalengan guna mendigitalisasi lini produksi dan distribusi tersebut hingga lahir Enterprise Resource Planning (ERP) sejak tahun tersebut.

Melalui salah satu sistem pemrosesan teknologi informasi komunikasi (TIK) ini, hadir integrasi sistem perencanaan, program, dan keuangan KPBS. Konkritnya berupa aplikasi pada ponsel cerdas berbentuk data penerimaan susu dari anggota/peternak melalui Milk Collection Point Mobile (MCPM), digitalisasi pendistribusian barang pakan, digitalisasi pelayanan kesehatan hewan, serta digitalisasi informasi pendapatan dan simpanan anggota.

Penulis lalu bertanya, seperti apa contoh riil ERP bagi peternak susu sapi ini. Lalu sigap Pak Dudi menjawab, peternak saat hendak menyetor, mereka harus memindai barcode pada kartu yang dimiliki. Setelah itu, susu diukur dalam timbangan digital.

Begitu angka di timbangan muncul, saat itu juga muncul transaksi angka rupiah pada smartphone peternak. Setelah proses itu selesai, maka data bisa didapat peternak cukup berbekal telepon genggam berbasis Android. Untuk koperasi, data pun langsung masuk server. Tak ada lagi catat-mencatat manual di atas kertas. Semuanya diselesaikan TIK.

“Peternak saat langsung tahu pendapatan produksi susu yang dibawanya. Ini direkap digital di MCMP, sehingga memudahkan semua menjalankan usahanya. Secara organisasi, trust makin tinggi dari anggota ke pengurus koperasi karena sistem keuangan yang selalu sensitif di koperasi, semuanya jadi transparan,”paparnya.

Penjelasan awal ini lalu membuat saya makin penasaran ingin peroleh data dari sumber primer-nya. Maka, narasi selanjutnya berlanjut dengan paparan dari Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan.

Menurut dia, aplikasi MCPM membuat susu dari pertenak bisa dijual dengan hitungan kilogram, bukan liter. Saat peternak menyetor 10 liter, saat ditimbang beratnya bisa lebih 10 kilogram. Maka, kelebihannya pun dibayar KPBS sehingga peternak lebih happy.

Di sisi lain, pihak koperasi pun tak merugi dengan perubahan hitungan ini. Pasalnya, MCPM membuat harga susu yang disetor peternak jadi punya harga berbeda. Semakin tinggi kualitas susunya, semakin tinggi harganya. Pengukuran kualitas susu pun dilakukan dengan digitalisasi pada Total Plate Count (TCP). Hal ini membuat oknum nakal yang biasanya mencampur susu dengan air bisa diminimalisir.

Jumlah TCP atau jumlah terendah bakteri yang terkandung dalam susu bisa dideteksi oleh ERP. Semakin rendah nilai TPC dalam susu segar, semakin tinggi kualitasnya. Dengan sistem tersebut, peternak mendapatkan harga susu yang adil dan sesuai kualitas susu yang dihasilkannya.

“Sebelum ada ERP, susu hilang misterius bisa mencapai 10 persen dari total yang tercatat harian. Setelah ada ERP, paling besar tingkat kehilangan harian hanya 0,02 persen, “ ujar Aun, semringah.

Kini, KPBS setiap harinya menerima rerata 80 ton susu sehari dari sekitar 13 ribu ekor sapi milik peternak. Jumlah itu kemudian dipilah untuk dijual ke industri serta diolah sendiri KPBS sekitar 20 persen. Hasil olahan sendiri itu menjadi keju, butter, yoghurt, wiping cream, dan susu pasteurisasi kemasan yang popular di Indonesia dalam bentuk susu bantal.

KPBS jadi satu-satunya koperasi di Indonesia yang mengolah sendiri susunya menjadi produk berskala industri. Itu karena KPBS punya pabrik pengolahan sendiri yang lokasinya masih di sekitar kawasan Pangalengan. Di tempat lain mungkin ada juga koperasi susu yang bikin olahan semisal yoghurt, tapi alat-alatnya masih skala industri rumahan.

Sekalipun demikian, sambung Aun, tetap terbuka lebar peluang bagi produsen susu manapun di Indonesia asalkan profesional. Pasalnya, kebutuhan susu sapi di Indonesia secara keseluruhan baru bisa dipenuhi 10-20% saja dengan selebihnya dipasok impor.

“Setelah ada ERP, laju koperasi kami pulih bahkan makin bagus. Kini, perputaran uang KPBS setahun mencapai Rp250 miliar. Aset KPBS Pangalengan juga sudah lebih dari Rp130 miliar lebih,” sambungnya.

KPBS juga termasuk sedikit koperasi di tanah air yang berhasil mendiversifikasi usahanya. Antara lain sudah menjadi holding Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui BPR Bandung Kidul, mini market, hingga Klinik Ma Ageung –dalam proses menjadi Rumah Sakit KPBS Pangalengan.

Karenanya, penulis menilai menjadi tidak berlebihan ketika kemudian KPBS Pangalengan memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya langsung dari Presiden Jokowi saat Puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 Tahun 2017 di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/2017). Sampai sekarang, tak berbilang juga mereka yang studi banding dari seluruh Indonesia mempelajari salah satu koperasi modern zaman now.

Pencapaian ini kontras dengan komparasi umum data koperasi. Di Jawa Barat, dari total 25.397 koperasi terdaftar di Dinas KUK Provinsi Jabar sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata separuhnya tidak aktif/tak pernah Rapat Akhir Tahunan (RAT) sebagaimana pernah dirilis Kepala Dinas KUK Provinsi Pemprov Jabar Kusmana Hartadji.

Demikian pula data Indonesia. Hingga 2016, menurut Kementerian KUKM, jumlah total koperasi itu terbesar di dunia yakni kisaran 209.000 unit. Namun lagi-lagi yang tak aktif separuhnya, sehingga koperasi aktif pada 34 provinsi versi BPS hanya 148.220 unit. Mari terapkan yang dilakukan KPBS Pangalengan: Digitalisasi menaikkan kelas koperasi! (**)

sumber : https://writing-contest.bisnis.com/read/20191201/557/1177379/digitalisasi-sebagai-pendorong-koperasi-naik-kelas