BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri atas :

  1. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan
  2. Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
  3. Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian

 

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang Pengawasan

Pasal 15

 

  • Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan, Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang pengawasan dan pemeriksaan k

 

  • Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :
  1. penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
  2. penciptaan pola pengawasan dan pemeriksaan koperasi
  3. penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
  4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam penanganan kasus perkoperasian
  5. pelaksanaan tugas kedinaan lain sesuai bidang tugasnya.

 

  • Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
  1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  4. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan bahan dan menyusun;peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan
  7. menyiapkan bahan atau data untuk pemeriksaan koperasi
  8. melakukan verifikasi kelengkapan pemeriksaan usaha simpan pinjam dan usaha non simpan pinjam.
  9. melakukan penindakan dan penerapan sanksi.
  10. memeriksa usaha simpan pinjam dan usaha non simpan pinjam serta kelembagaan koperasi
  11. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.