Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi

Pasal 16

 

  • Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, di bidang pengawasan, kepatuhan dan kelembagaan

 

  • Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  4. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  7. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi Pengawasan, Kepatuhan dan Kelembagaan koperasi.
  8. melaksanakan penerapan aturan kepatuhan legal, usaha dan keuangan, serta kepatuhan transaksi
  9. melaksanakan pengawasan koperasi oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi
  10. melakukan pengawasan ke koperasi di bidang pelaksanaan kegiatan organisasi.
  11. melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tentang perkoperasian sebagi pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi.
  12. melakukan peningkatan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  13. melakukan pengawasan tentang kelengkapan legalitas dan organisasi koperasi
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan kepatuhan dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 17

 

  • Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengkaji, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, di bidang pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam k

 

  • Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha simpan pinjam koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

 

  1. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  2. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. menyiapkan bahan pembinaan Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi KSP/USP Koperasi, Koperasi Kredit, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan Syariah;
  4. melakukan pengawasan ke koperasi yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana;
  5. melakukan pengawasan ke koperasi dan mengontrol keseimbangan dana;
  6. melakukan pengawasan ke KSP/Koperasi Kredit dan USP Koperasi, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan Syariah dalam melaksanakan penyaluran dana untuk kegiatan usaha simpan pinjam.
  7. melakukan pemeriksaan ke koperasi dan KSP/Koperasi Kredit dan USP Koperasi, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan Syariah atas laporan anggota koperasi dan masyarakat atas dugaan pelanggaran pelaksanaan organisasi koperasi.
  8. melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam terhadap aspek permodalan, aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pembiayaan syariah;
  9. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  10. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 18

 

  • Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengkaji, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang penanganan kasus perkoperasian.

 

  • Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  1. menyusun rencana kegiatan seksi Penaganan Kasus Perkoperasian sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  4. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil penanganan kasus perkoperasian;
  7. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi penanganan kasus perkoperasian.
  8. melakukan pemeriksaan ke koperasi dan KSP/Koperasi Kredit dan USP Koperasi, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan Syariah atas laporan anggota koperasi dan masyarakat atas dugaan pelanggaran pelaksanaan organisasi koperasi.
  9. melakukan pembinaan dalam penyelesaian kasus koperasi secara internal organisasi.
  10. melakukan penerapan sanksi administrasi dalam pelanggaran.
  11. melakukan Pelimpahan perkara ke aparat hukum.
  12. melaksanakan pemantauan pelaksanaan sanksi dan keputusan hasil pelimpahan perkara.
  13. melakukan rehabilitasi kelembagaan dan usaha
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kasus Perkoperasian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.